Kadishub Jabar Pimpin Rapat "Zona Integritas" (ZI) Via Zoom

Kadishub Jabar Pimpin Rapat "Zona Integritas" (ZI) Via Zoom

 

Kadishub Jabar Pimpin Rapat "Zona Integritas" (ZI) Via Zoom

Bandung - Terminalcikarang.blogspot.com - Kepala Dinas Perhubungan (kadishub) Provinsi Jawa Barat A. Koswara memimpin rapat membahas percepatan reformasi birokrasi melalui peningkatan pelayanan publik. Fokus utama adalah menjadikan unit pelayanan sebagai contoh yang baik. Kamis, (22/8/2024).

Berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan, Zona Integritas (ZI) di Jawa Barat memiliki kerangka kerja yang jelas dan komprehensif. Implementasi ZI di tingkat provinsi ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjadi sangat penting. Inefisiensi birokrasi dan korupsi sering kali melumpuhkan upaya pembangunan dan mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai inisiatif telah dilaksanakan, di antaranya "Zona Integritas", sebuah strategi yang dirancang untuk mendorong lingkungan yang bebas dari korupsi dan pelayanan yang baik di dalam lembaga-lembaga pemerintah. Inisiatif ini didukung oleh kerangka hukum penting yang bertujuan untuk mendorong reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik.

 • Zona Integritas (ZI): Adalah sebuah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani. ZI merupakan wujud nyata dari upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

 • Tujuan ZI: Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dasar Hukum di Jawa Barat.

 • Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021: Merupakan aturan tingkat pusat yang menjadi acuan umum dalam pembangunan ZI di seluruh Indonesia.

 • Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2023: Merupakan aturan spesifik yang mengatur pelaksanaan ZI di tingkat Provinsi Jawa Barat. Aturan ini memberikan arahan lebih rinci terkait langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan ZI.

Implikasi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dengan adanya peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kewajiban untuk:

 • Membangun budaya integritas: Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.

 • Meningkatkan kualitas pelayanan publik: Menyederhanakan prosedur pelayanan, meningkatkan kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan, serta memberikan pelayanan yang ramah dan mudah diakses.

 • Menerapkan sistem pengawasan yang efektif: Melakukan pengawasan secara berkala terhadap kinerja pegawai dan proses bisnis untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

 • Melakukan evaluasi secara berkala: Mengevaluasi pelaksanaan ZI secara berkala untuk mengukur keberhasilan dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Manfaat ZI bagi Masyarakat.

 • Pelayanan publik yang lebih baik: Masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan.

 • Pemerintahan yang bersih: Masyarakat akan merasa lebih percaya terhadap pemerintah karena yakin bahwa pemerintah bekerja dengan bersih dan akuntabel.

 • Peningkatan kesejahteraan masyarakat: Dengan adanya pemerintahan yang bersih dan melayani, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dihadiri seluruh bidang bagian di dalam Dinas Perhubungan Jawa Barat ikut serta dalam pertemuan tersebut. Pertemuan Virtual yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Jawa Barat melibatkan semua bagian dalam organisasi tersebut

rdahmadsyarif